TEMPO.CO, Surabaya - Sejumlah pekerja di Kota Surabaya, Jawa Timur, mendapatkan sertifikat menjelang era perdagangan bebas atau World Trade Organization atau WTO ASEAN yang mulai berlaku pada 2020.
BACA: Ketemu Menteri Jepang, Mendag Enggar Dukung Reformasi WTO
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, Jumat, mengatakan bahwa sejak beberapa tahun lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah mengantisipasi perdagangan bebas dengan memberikan sertifikat gratis kepada sejumlah pekerja sebelum era perdagangan bebas itu dimulai.
"Kami mengingatkan kembali kepada masyarakat akan pentingnya sebuah sertifikat agar siap menghadapi era perdagangan bebas itu," katanya.
Perdagangan bebas yang mulai diterapkan pada tahun depan, menurut dia, akan berdampak secara langsung pada perdagangan barang dan jasa, khususnya di Kota Surabaya.
BACA: Diskriminasi Sawit, Malaysia Ajak Indonesia Lapor WTO
Wali Kota Risma menyebut tantangan yang akan dihadapi Surabaya ke depan adalah berkurangnya lapangan pekerjaan akibat dari dampak revolusi industri 4.0 dan kewajiban pemenuhan standardisasi pada sebuah produk pada era WTO.
Sebetulnya, lanjut dia, pihaknya sudah menyiapkan sertifikat gratis sebelum perdagangan bebas ASEAN itu sejak 2016. Bahkan, pada tahun 2014 sertifikasi sudah disiapkan.
"Kami mulai beberapa tahun lalu, contohnya memberikan biaya gratis untuk sertifikasi bagi tukang batu dan tukang listrik juga pekerja-pekerja lain, termasuk hak merek dan paten itu kami bantu," ujarnya.
Untuk bersiap menghadapi era mendatang, Wali Kota Risma yang juga menjabat sebagai Presiden United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG Aspac) ini mengimbau kembali kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi.
Ia berharap masyarakat tidak terus berada di zona nyaman karena ke depan persaingan global akan makin ketat. "Saya harus mengingatkan kembali kepada warga untuk bisa siap semuanya," ujarnya.
Risma menyebut banyak warga Kota Pahlawan yang mempunyai keahlian di bidangnya. Namun, mereka tidak memiliki sertifikat yang mendukung untuk pekerjaannya itu.
Untuk itu, Wali Kota Risma mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi dalam menyongsong era persaingan global. "Oleh karena itu, memang kami harus menyiapkan. Makanya, kami mulai beberapa tahun itu kami bantu untuk sertifikasi gratis," kata wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.
Untuk mendukung hal itu, Wali Kota Risma meluncurkan konter permohonan hak kekayaan intelektual (HKI) di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Gedung Siola. Hal ini sebagai bentuk perhatian Pemkot Surabaya kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Surabaya.
"Saya berikan 150 (kuota) free kembali langsung habis. Akan tetapi, yang ngurus lain juga banyak," katanya.
Wali Kota Risma memastikan bakal kembali menambah kuota gratis pengurusan hak merek ataupun hak paten untuk mendukung para pelaku UMKM di Surabaya agar memiliki sertifikat.
Dengan begitu diharapkan pelaku UMKM di Surabaya mampu bersaing secara seimbang pada era perdagangan bebas dunia. "Kita akan tambah lagi, nah, saya berharap ini kita terus lakukan supaya kita tidak kalah hanya karena kita tidak punya sertifikat itu," katanya.
Di sisi lain, untuk mendukung hal itu, pembangunan sejumlah infrastruktur di Surabaya pun terus dikebut. Alhasil, Jalan Underpass Mayjend Sungkono dan Jalan MERR (Middle East Ring Road) IIc selesai dibangun. Dengan begitu diharapkan dapat makin mendukung dan memberikan dampak positif pada indikator kemajuan perekonomian Kota Surabaya.
Baca berita tentang WTO di Tempo.co.
